Ngeri! 'Ancaman' Bila Tarif Penyeberangan Tak Naik

Jakarta, CNBC Indonesia - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) ingin tarif penyeberangan naik secepatnya. Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo bahkan berpendapat, lebih baik tarif sudah baik sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

"Kami minta sebelum Oktober ada pelantikan harus naik dulu. Pilih mana, kita mau kelihatan tenang-tenang tidak apa-apa, tiba tiba nanti ada accident yang disebabkan kondisi iklim usaha yang tidak kondusif, atau kita kepingin yang benar," ujarnya ketika ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Ia menilai, dengan tarif yang berlaku saat ini, iklim usaha penyeberangan begitu berat. Hal ini juga berbahaya bagi aspek keamanan dan keselamatan penyeberangan.

Apalagi, mayoritas komponen kapal masih impor. Transaksi untuk membeli kebutuhan perawatan juga harus menggunakan valuta asing.

"Dulu untuk mengimpor komponen itu relatif cepat, relatif mudah. Saat ini lebih mahal, lebih lama, lebih berbelit-belit karena dari Kementerian Keuangan, bea masuk, bea cukai tinggi," keluhnya.

Di sisi lain, operator tidak meraih hasil yang signifikan dari setiap penyeberangan yang diselenggarakan. Pasalnya, tidak semua tarif yang dibebankan kepada pelanggan, masuk ke kantong operator.

Dia memberi contoh, untuk lintas Ketapang-Gilimanuk dari Jawa ke Bali, penumpang hanya membayar Rp 6.500. Dari besaran tersebut, operator pelayaran hanya menerima Rp 2.800 per penumpang dewasa.

Sisanya menjadi pemasukan bagi pengelola pelabuhan, retribusi Pemda, hingga biaya asuransi. Dengan angka tersebut, dia menegaskan bisnis pelayaran kian berat.

"Nggak usah pakai kalkulator, Rp 2.800 itu sudah mengalahkan kita kencing di toilet terminal. Banyak anggota kami, boro-boro mengembalikan investasi ke bank, ke leasing. Mau bayar gaji karyawannya saja terlambat. Itu kondisi sekarang, kan bahaya. Yang digadaikan keselamatan pelayaran," katanya. (hoi/hoi)