Menteri Rini Sakit Hati dan Direksi BUMN yang Terciduk KPK

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menciduk pejabat-pejabat di perusahaan pelat merah yang melakukan tindak korupsi.  Bagaimana tanggapan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait dengan hal ini? 

"Loh jangan gitu dong. Anda ngomongnya jangan BUMN. Kita bicara itu kan perorangan. Kita selalu menjunjung tinggi proses hukum," kata Rini bernada tinggi di Istana, Kamis (3/10/2019). 

Menurut Rini, yang harus dilihat adalah personal. Dari awal BUMN, sambung Rini, ia mengaku sudah mengeluarkan surat keputusan yang mewajibkan bekerja dengan transparan.
"Ya kita kan selalu melakukan pengawasan. Tapi ya memang kita kerja sama dengan KPK. Kita bekerja sama dengan KPK dari awal. Membuat program-program supaya BUMN ini jelas rambunya," terang dia.

Menurut dia, tindak korupsi yang dilakukan bukan atas nama BUMN namun itu merupakan masalah dari perorangan. Sedang Kementerian BUMN menilai selalu menjunjung tinggi proses hukum.

"Masalahnya gini. Secara itu adalah perorangan. Anda bisa tahu nggak hati orang? Kita menganalisa seoptimal mungkin, kita lihat kemampuannya, kita lihat jejaknya yang kita anggap bagus," tegas dia.

Lebih jauh Rini mengatakan, ada sistem audit internal hingga Dewan Komisaris yang bisa turun langsung dan mempunyai fungsi pengawasan. BUMN, sambung Rini juga bekerja sama dengan KPK.

Lanjut ke halaman 2 >>>

(roy/roy)