Pak Jokowi! Industri Baja Makin Parah Kena 'Tsunami' Impor

Jakarta, CNBC Indonesia - Tekanan produk barang impor terhadap industri baja dalam negeri masih terjadi. Dampaknya tak hanya soal penutupan pabrik, tapi juga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Masalah ini harus kita waspadai. Kalau tidak ada kebijakan yang clear, pertama, investasi [...] Kedua, utilisasi rendah, PHK, bahkan ada sinyal dari anggota kami untuk tidak meningkatkan kapasitasnya," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA), Yerry Idroes, dalam dialog di Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (18/11/2019).

Ketua Umum The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim yang juga Dirut PT Krakatau Steel Tbk dalam paparannya yang berjudul "Strategi Industri Baja untuk Menjadi Bagian dari Value Chain Industri Otomotif Nasional" mengungkapkan ada masalah besar yang terus menggelayuti industri baja yaitu baja impor yang membanjiri pasar domestik.

Dampaknya membuat utilisasi pabrik baja yang sudah rendah akan semakin menurun. Bahkan saat ini beberapa industri hilir collapse seperti yang dialami oleh produsen baja lapis.

Di sektor industri baja lapis seng (Bj.LS) dan baja aluminium Seng (Bj.LAS) utilisasi atau kapasitas produksi yang terpakai hanya berkisar 35-38%. Jumlah itu tentu sangat minim untuk sebuah manufaktur untuk bisa berkembang. 

Selain itu, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  Baja impor juga mempercepat de-industrialisasi khususnya industri baja.  

Banjirnya impor, mendorong semakin membesarnya defisit neraca perdagangan baja.  Bagi pemerintah juga dirugikan, karena menurunnya penerimaan pajak sebagai. Bahkan serbuan baja impor akan menurunkan minat investasi di sektor industri baja.  

Dari masalah-masalah itu, IISIA mengusulkan, antara lain:

Moratorium/pengendalian khusus impor baja paduan dari RRT.
Pemberian izin impor baja paduan harus dipastikan penggunaan / end use nya bukan untuk konstruksi.  
Penggunaan instrument trade remedies yang lebih masif (anti dumping, anti subsidi, safeguard) sebagaimana dilakukan oleh industri baja di luar negeri.  
Peninjauan ulang (review) perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) terkait dengan produk baja karena FTA tersebut telah memukul industri baja domestik.  
Kewajiban penggunaan produk baja domestik untuk Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan menggunakan dana APBN/APBD &  Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD.

Bukti terpuruknya industri baja dapat terlihat jelas dari di atas kertas data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri manufaktur pada kuartal III-2019 tumbuh melambat, dan paling parah adalah industri baja.

Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya mengalami penurunan paling dalam, yakni 22,95% secara tahunan (yoy). Disusul oleh industri karet, barang dari karet dan plastik yang turun 16,63% (yoy).

"Untuk industri yang paling tertekan kita lihat ada industri barang logam bukan mesin dan peralatannya (baja). Ini industri yang turun perlu mendapat perhatian lebih lanjut," kata Kepala BPS Suhariyanto dikutip, Selasa (5/11).

Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya antara lain: barang dari logam siap Pasang untuk konstruksi, barang dari Kawat, konstruksi berat siap pasang dari baja, paku, mur dan baut, alat potong dan perkakas tangan pertukangan, peralatan dapur dan peralatan meja dari logam, barang dari logam aluminium siap pasang untuk konstruksi, senjata dan amunisi dan lainnya.

[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)