Di Balik Misteri 'Desa Setan' yang Diungkap Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan, frasa 'desa fiktif', 'desa siluman', hingga 'desa fiktif', mengemuka hingga jadi perbincangan publik. Frasa itu mengacu kepada desa yang tidak memiliki penduduk, namun menerima Dana Desa.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Saat itu, Sri Mulyani mengatakan, walaupun dana desa diberikan setiap tahun, masih ada sekitar 20 ribu desa tertinggal.
"Karena transfer yang ajek dari APBN, muncul desa-desa baru yang gak ada penduduknya. Karena mereka lihat adanya jumlah yang ditransfer setiap tahunnya," kata Sri Mulyani.

Pernyataan Sri Mulyani tak ayal memicu diskusi di ranah publik. Sampai-sampai, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar ikut berkomentar.

Ia membantah apabila ada 'desa setan' penerima dana desa. Hal itu disampaikannya ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

"Iya. Sejauh ini belum ada," ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan, tidak ada 'desa setan' penerima dana desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sebab, di desa-desa tersebut, ada penduduk dan sudah mendapat manfaat dana desa.

"Ada. Ada pertanggung jawabannya," kata Abdul Halim.

Foto: Abdul Halim (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Lebih lanjut, kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu mengatakan, persepsi pemahaman terkait 'desa setan' harus disamakan.

"Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang gak ada, kemudian dikucuri dana dan dana gak bisa dipertanggung jawabkan, itu gak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggung jawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," ujar Abdul Halim.

Kurang dari sepekan kemudian, Sri Mulyani kembali mengutarakan 'desa setan' pada acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (14/11/2019).

"Hari-hari ini kita dengar tentang desa fiktif. Saya tidak peduli dengan jumlahnya. Ini menggambarkan fenomena. Jadi, kita semua harus hati-hati," kata dia.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah menaikkan Dana Desa 2020 menjadi sebesar Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari tahun 2019 dengan perhitungan alokasi berdasarkan jumlah desa. Oleh karena itu, Sri Mulyani menekankan pemerintah akan terus menertibkan desa yang tidak memenuhi syarat tersebut.

[Gambas:Video CNBC]

Halaman Selanjutnya >>>>

Bagikan Berita Ini